Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memaparkan sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian utama menjelang pelaksanaan Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026. Paparan tersebut disampaikan dalam Rapat Persiapan APCAT Summit 2026 yang digelar di Hotel JW Marriott, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Bima menjelaskan, forum APCAT telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali diselenggarakan sepuluh tahun lalu di Singapura. Hingga pertemuan terakhir, APCAT tercatat telah melibatkan 46 kota di kawasan Asia Pasifik dengan tantangan yang semakin kompleks, khususnya di bidang kesehatan dan pembangunan.
APCAT merupakan forum kerja sama antarkepala daerah di kawasan Asia Pasifik yang berfokus pada penguatan peran pemerintah daerah dalam isu kesehatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama forum ini antara lain pengendalian tembakau serta pencegahan penyakit tidak menular, termasuk penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) melalui regulasi daerah.
Menurut Bima, terdapat tiga isu utama yang perlu menjadi perhatian menjelang APCAT Summit 2026. Isu pertama adalah tantangan pengendalian tembakau di tengah masifnya inovasi industri tembakau yang kini semakin agresif menyasar keluarga dan dunia usaha melalui berbagai bentuk produk dan iklan.
“Tantangan kita hari ini bukan hanya membangkitkan kesadaran kepala daerah terhadap pengendalian tembakau, tetapi juga menghadapi kekuatan industri tembakau itu sendiri,” ujar Bima.
Ia menambahkan, kemasan dan strategi pemasaran produk tembakau saat ini kerap menyerupai permen dan minuman ringan, sehingga berpotensi menurunkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya tembakau.
Isu kedua yang disoroti adalah harmonisasi regulasi. Bima menegaskan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan peraturan daerah agar sejalan dengan semangat pengendalian tembakau. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri berperan aktif melakukan sinkronisasi peraturan daerah agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.
“Kita perlu memastikan regulasi dari pusat hingga daerah benar-benar selaras. Kemendagri berperan melakukan harmonisasi peraturan daerah agar tetap sejalan dengan tujuan pengendalian tembakau,” jelasnya.
Sementara itu, isu ketiga berkaitan dengan regenerasi kepemimpinan. Bima menilai regenerasi menjadi kunci keberlanjutan gerakan APCAT, mengingat akan muncul generasi baru pemimpin daerah yang diharapkan memiliki komitmen serupa terhadap isu kesehatan dan pengendalian tembakau.
Ia menegaskan bahwa pergerakan APCAT tidak hanya melibatkan kepala daerah, tetapi juga jajaran pemerintah hingga tingkat teknis, seperti kepala dinas, camat, dan lurah.
“Kita harus meningkatkan kesadaran di semua tingkatan dan menjadikan mereka bagian dari pergerakan yang berkelanjutan. Ini bukan sekadar program, tetapi sebuah gerakan jangka panjang,” katanya.
Di akhir pemaparannya, Bima berharap APCAT Summit 2026 mampu melampaui pendekatan formal dan mendorong lahirnya aksi nyata serta kebijakan yang berdampak langsung di tingkat daerah. APCAT Summit 2026 direncanakan akan dihadiri puluhan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Kita ingin mengubah ide menjadi tindakan dan kebijakan yang benar-benar lokal dan berdampak,” pungkasnya.
HSM
