Mataram — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Sikap tersebut disampaikan langsung Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mewakili pimpinan dan seluruh anggota dewan.
Menurut Isvie, posisi Polri di bawah Presiden merupakan pilihan tepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjamin kejelasan garis komando, menjaga netralitas institusi, serta memperkuat stabilitas keamanan nasional.
“DPRD Provinsi NTB mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga stabilitas keamanan, netralitas institusi, serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal,” tegas Baiq Isvie Rupaeda.
Ia menilai peran Polri saat ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, serta mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional hingga ke daerah.
Sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD NTB, Isvie juga menyoroti pentingnya dukungan politik dan kelembagaan terhadap Polri agar institusi tersebut dapat terus bekerja secara profesional, presisi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sinergi antara Polri dan Pemerintah Daerah di NTB selama ini telah berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dalam terjaganya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pengamanan agenda strategis daerah, serta pengawalan berbagai program sosial dan ekonomi.
DPRD NTB pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi negara yang hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara adil dan profesional.
HSH
