Medan — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dikenal sebagai kebijakan pemenuhan gizi, ternyata menyimpan peran jauh lebih besar. Pemerintah menegaskan, MBG adalah mesin penggerak ekonomi daerah yang secara nyata memindahkan perputaran uang negara dari pusat ke akar rumput.
Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
“Uang negara yang sebelumnya berputar di pusat, sekarang jatuh langsung ke daerah. Ini menghidupkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM pangan. Jadi jangan lihat MBG hanya dari sisi kesehatan,” tegas Bima di hadapan para pemangku kepentingan.
Data pemerintah menunjukkan, penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai 60 juta jiwa dan ditargetkan menuntaskan 80–82 juta penerima hingga akhir tahun 2026. Seiring bertambahnya dapur produksi di seluruh Indonesia, program ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 5 juta tenaga kerja formal.
Tenaga kerja tersebut tidak hanya terserap di dapur MBG, tetapi juga di sektor hulu—mulai dari petani sayur, peternak ayam dan telur, hingga nelayan dan pelaku UMKM pangan lokal.
“Kalau seluruh ekosistemnya jalan, ini bukan program bantuan. Ini adalah industri sosial berskala nasional,” ujar Bima.
Isu besarnya anggaran MBG selama ini kerap menjadi sorotan. Namun pemerintah menilai kritik tersebut tidak berdiri di atas gambaran utuh. Anggaran MBG tidak berhenti di birokrasi, melainkan langsung berubah menjadi aktivitas ekonomi riil di daerah.
Dapur-dapur MBG dibangun di wilayah penerima manfaat, memaksa sistem belanja negara berpihak pada produksi lokal. Telur, ayam, sayuran, ikan, dan beras didorong untuk dibeli dari sekitar dapur, bukan dari pemasok besar yang jauh dari lokasi.
“Inilah keadilan ekonomi. Negara belanja, rakyat daerah yang hidup,” tegasnya.
Secara terbuka, Wamendagri juga mengakui bahwa tidak semua daerah siap dari sisi suplai bahan baku. Beberapa dapur telah beroperasi, namun bahan pangan masih diambil dari luar wilayah, sehingga manfaat ekonomi lokal belum maksimal.
“Kami tidak menutup mata. Ada dapur yang sudah jalan, tapi supplier lokal belum siap. Itu yang sekarang kami benahi bersama BGN. Data kami buka, kami cocokkan terus,” kata Bima.
Ia menekankan, daerah tidak boleh hanya menikmati konsumsi, tetapi harus berdiri sebagai produsen utama bahan pangan MBG.
Selain mendorong ekonomi, MBG juga diyakini mampu menekan inflasi daerah karena rantai distribusi pangan menjadi lebih pendek. Namun pemerintah juga menaruh perhatian serius pada aspek keamanan pangan.
Bima menginstruksikan Dinas Kesehatan di daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap standar higienitas dan pengelolaan limbah dapur MBG. Targetnya jelas: pelayanan gizi aman, tanpa kecelakaan, tanpa kompromi.
Peresmian dapur SPPG di Medan turut dihadiri Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak, serta jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan skala penerima yang masif dan dampak ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat bawah, MBG kini diposisikan bukan sekadar program sosial, melainkan kebijakan strategis negara untuk menegakkan keadilan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan nasional dari daerah.
Red