Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah warga yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Data yang cepat, akurat, dan terintegrasi dinilai menjadi fondasi utama dalam mempercepat penyaluran bantuan serta pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Wilayah Sumatera yang dilaksanakan secara daring dari Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menetapkan tiga klasifikasi tingkat kerusakan rumah akibat bencana, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, termasuk kategori rumah yang hilang. Untuk rumah dengan kerusakan ringan dan sedang, pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan dan kembali menempati rumahnya.
Sementara itu, untuk rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang, pemerintah menyiapkan skema pembangunan hunian melalui dua tahapan, yakni hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Pembangunan huntara akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Daya Anagata Nusantara (Danantara), sedangkan pembangunan huntap menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurut Mendagri, keberhasilan percepatan penanganan pascabencana sangat ditentukan oleh kesiapan data di daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta berperan aktif sebagai ujung tombak pendataan hingga ke tingkat paling bawah.
“Kita bisa tentukan yang kategori rusak ringan dan sedang, datanya harus by name by address dan benar-benar jelas. Kita paham kondisi bencana yang luas dan sulit dijangkau, tetapi minimal data sementara ini bisa menjadi baseline untuk percepatan penanganan,” tegas Tito Karnavian.
Selain dilakukan oleh pemerintah daerah, pendataan juga berjalan secara paralel melalui BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Seluruh data tersebut nantinya akan direkonsiliasi guna memastikan penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan anggaran dilakukan secara tepat sasaran.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
