Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa inflasi nasional pada Januari 2026 masih berada dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year tercatat sebesar 3,55 persen.
Meski angka tersebut sedikit berada di atas target inflasi nasional 2,5 persen ±1 persen, Mendagri menilai kondisi itu tidak mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa yang sesungguhnya. Ia meminta agar data inflasi dibaca secara menyeluruh dan tidak parsial.
“Tidak perlu khawatir, karena angka tersebut tidak menggambarkan kenaikan harga riil di lapangan,” ujar Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Mendagri menjelaskan, kontribusi terbesar inflasi year on year Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72 persen. Komponen tarif listrik menjadi penyumbang utama dengan andil 1,49 persen.
Menurutnya, kenaikan tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan kebijakan subsidi listrik. Pada Januari 2025, tarif listrik masih mendapat subsidi pemerintah sebesar 50 persen, sementara pada Januari 2026 tarif kembali ke harga normal.
“Sehingga seolah-olah terjadi kenaikan harga listrik, padahal faktanya tidak demikian,” jelasnya.
Untuk melihat kondisi ekonomi yang lebih aktual, Mendagri menekankan pentingnya memperhatikan inflasi month to month. Data BPS menunjukkan bahwa pada Januari 2026 justru terjadi deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan angka minus 0,30 persen.
“Ini berita yang sangat baik. Artinya, harga barang dan jasa yang sempat naik akibat momentum Natal dan Tahun Baru kini kembali turun di bulan Januari,” ungkap Tito.
Meski demikian, Mendagri tetap mengingatkan pemerintah daerah yang tingkat inflasinya masih relatif tinggi agar segera mengambil langkah pengendalian. Ia juga meminta daerah untuk mewaspadai fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.
Selain pengendalian harga, Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan ketahanan dan cadangan pangan, khususnya bagi daerah rawan bencana. Ia menyinggung pengalaman sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang pernah mengalami gangguan distribusi akibat bencana alam sehingga memicu kelangkaan dan lonjakan harga.
“Daerah yang rawan gangguan logistik harus memiliki ketahanan pangan, baik melalui produksi mandiri maupun stok cadangan. Idealnya, minimal untuk kebutuhan tiga bulan,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, serta Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.
