Surabaya – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menggelar aksi besar-besaran di Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Timur, Rabu (17/12/2025). Mahasiswa menuding birokrasi pertanahan di Jawa Timur telah mengalami krisis serius akibat maraknya pungutan liar, lemahnya penindakan mafia tanah, dan amburadulnya pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sekitar 100 kader HMI turun ke jalan dengan melakukan long march dari Graha MW KAHMI Jawa Timur menuju kantor Kanwil ATR/BPN. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk perlawanan moral terhadap praktik birokrasi menyimpang yang dinilai telah mengkhianati semangat reforma agraria dan keadilan sosial.
Koordinator Lapangan I, Dzulkarnain Jamil, menyatakan bahwa persoalan pertanahan tidak bisa lagi ditutupi dengan narasi kesalahan teknis atau oknum semata. Menurutnya, pembiaran sistemik justru menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar rakyat.
“Pungli PTSL dibiarkan, mafia tanah nyaris tak tersentuh, konflik agraria terus berulang. Ini bukan kelalaian administratif, ini kegagalan struktural,” tegas Dzulkarnain di hadapan massa aksi.
Nada lebih keras disampaikan Koordinator Lapangan II, Dandi Satriyo Putra, yang secara terbuka menantang jajaran pimpinan Kanwil ATR/BPN Jawa Timur untuk bertanggung jawab atas kondisi tersebut.
“Jika tidak sanggup membersihkan institusi dari pungli dan mafia tanah, mundur dari jabatan adalah sikap paling etis,” ujarnya lantang.
Sementara itu, Penanggung Jawab Lapangan, Moh Agus Effendi, menilai reforma agraria saat ini berisiko menjadi jargon kosong jika tidak dibarengi keberanian politik untuk membongkar jejaring kepentingan di tubuh birokrasi pertanahan.
“ATR/BPN jangan hanya menjadi mesin stempel sertifikat. Ketika rakyat dirugikan dan praktik kotor dibiarkan, institusi ini kehilangan legitimasi moral,” katanya.
Dalam tuntutannya, BADKO HMI Jawa Timur mendesak reformasi total di tubuh ATR/BPN, pengusutan tuntas mafia tanah di Jawa Timur, penghentian pungli PTSL, serta pertanggungjawaban Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur. Massa juga secara tegas meminta pencopotan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dinilai kerap melontarkan pernyataan kontroversial dan tidak mencerminkan etika pejabat publik.
BADKO HMI Jawa Timur menegaskan aksi ini bukan yang terakhir. Mahasiswa berjanji akan terus melakukan pengawalan dan tekanan publik hingga reforma pertanahan benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elite dan mafia tanah.
(Red)